Refleksi Harlah NU Ke-102 oleh PC NU Kabupaten Boyolali

Boyolali, 29 Januari 2025 – Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin, pada silaturahmi PCNU, Banom, Lembaga dan MWC NU se Boyolali dalam rangka harlah NU ke 102, di Selo 29 Rojab 1446/ 29 Januari 2025, menyampaikan beberapa catatan penting, diantaranya menekankan pentingnya peran Maarif dalam mencetak generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Maarif NU harus menjadi pilar utama dalam pendidikan berbasis Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dengan memastikan kualitas guru yang unggul dan profesional. Selain itu, sinergi antara Maarif, sekolah umum, dan pesantren perlu diperkuat agar ekosistem pendidikan yang inklusif dan kompetitif dapat terwujud.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pesantren, RMI (Rabithah Ma’ahid Islamiyah) harus memastikan bahwa UU Pesantren dapat diimplementasikan secara maksimal. Pemerintah daerah melalui APBD wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung pesantren, termasuk dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan santri. Lulusan pesantren juga harus mendapatkan perlakuan yang setara dengan lulusan sekolah umum, baik dalam akses pendidikan lanjutan maupun dunia kerja. Untuk mendukung keberlanjutan pesantren, advokasi terhadap pembentukan dana abadi pesantren perlu diperkuat. Pengelolaan dana ini harus dilakukan secara profesional dan transparan agar pesantren dapat terus berkembang tanpa bergantung pada sumber pendanaan yang tidak berkelanjutan.

Gus Rozin juga menyampaikan, NU perlu memperkuat lembaga kesehatannya dengan mendirikan klinik di berbagai tingkatan kepengurusan, mulai dari MWC hingga PC. Klinik ini akan menjadi pusat layanan kesehatan bagi warga Nahdliyin, dengan tenaga medis yang mendapatkan rekomendasi dari PWNU guna menjaga standar layanan berbasis Aswaja. Selain itu, ekonomi umat juga menjadi perhatian utama. Data aset NU harus dihimpun dan dioptimalkan agar lebih produktif dalam mendukung kesejahteraan umat. Kantor MWC tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi tetapi juga sebagai tempat produktif, seperti klinik atau pusat layanan ekonomi.

Dalam hal regenerasi, tantangan besar yang dihadapi NU adalah lemahnya kaderisasi, terutama bagi mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Oleh karena itu, penguatan kaderisasi di Maarif serta sekolah-sekolah non-Maarif menjadi krusial. Selain itu, komisariat IPNU-IPPNU di pesantren harus diperkuat agar identitas ke-NU-an santri tidak hanya sebatas amaliah tetapi juga secara struktural masuk dalam jamiyah NU. Saat ini, banyak pesantren yang menjalankan tradisi NU namun belum secara resmi terintegrasi dalam organisasi NU, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memperkuat hubungan kelembagaan.

Ketimpangan ekonomi dalam NU juga menjadi perhatian serius. Masih terdapat kesenjangan dalam pengelolaan dana antara tingkatan atas dan bawah. Oleh karena itu, sistem distribusi dan tata kelola keuangan NU harus lebih transparan dan merata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Gerakan Koin NU menjadi salah satu solusi dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Namun, keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. NU tidak perlu membangun bank sendiri karena risikonya yang tinggi, tetapi lebih baik membangun sistem ekonomi berbasis kepercayaan yang kokoh. Dengan demikian, Koin NU dapat berkembang menjadi modal sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi umat.

Pengarahan ini menekankan bahwa NU harus memperkuat kelembagaan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan agar dapat lebih mandiri dan berdaya dalam menghadapi tantangan zaman dan kebesaran umat nahdliyin.

Terakhir, beliau meminta pengurus fokus pada hal hal konkrit, sehingga kehadiran NU terasa di masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan diatas.